Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Print | Hits: 2202

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. klik DOWNLOAD
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. klik DOWNLOAD
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). klik DOWNLOAD
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. klik DOWNLOAD
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. klik DOWNLOAD
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. klik DOWNLOAD
7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. klik DOWNLOAD
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021, Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. klik DOWNLOAD

 

PEDOMAN LAINNYA

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. klik DOWNLOAD
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. klik DOWNLOAD
3. Undang-Undang RI No.16 Th.2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. klik DOWNLOAD
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. klik DOWNLOAD
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. klik DOWNLOAD
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. klik DOWNLOAD